Pro dan Kontra Konsep Full Day School di Indonesia

Muhadjir Effendy  selaku Mendikbud baru menggagas sistem belajar full day school untuk tingkat SD dan SMP. Ide ini diterapkan dengan tujuan agar siswa mendapat pendidikan karakter dan pengetahuan umum di sekolah. Sesuai dengan pesan dari Presiden Jokowi bahwa kondisi ideal pendidikan di Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi. Untuk jenjang SD, 80 persen pendidikan karakter dan 20 persen untuk pengetahuan umum. Sedangkan SMP, bobot pendidikan karakter adalah 60 persen dan 40 persen untuk pengetahuan umum. So far, gagasan ini direspon baik oleh Jokowi maupun Jusuf Kalla.

 

Menteri Pendidikan (sumber:umm.ac.id)

Semakin berkembangnya dunia, pendidikan saat ini mulai beramai-ramai meningkatkan kualitas sumber daya siswa dengan berbagai cara. Hal ini berangkat dari banyaknya "tuntutan" untuk menjadi manusia yang kaya ilmu serta diseimbangkan dengan skill yang mumpuni. Salah satu strateginya adalah dengan konsep sekolah yang mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak ini. Kalau menurutmu sendiri bagaimana, RG Squad? Eits, sebelum bereaksi apa-apa, baca duluyuk seluk-beluk ide ini muncul.

Apa tujuan konsep full day school?

1. Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini, maksud dari full day school adalah pemberian jam tambahan. Namun, pada jam tambahan ini siswa tidak akan dihadapkan dengan mata pelajaran yang membosankan. Kegiatan yang dilakukan seusai jam belajar-mengajar di kelas selesai adalah ekstrakurikuler (ekskul). Dari kegiatan ekskul ini, diharapkan dapat melatih 18 karakter, beberapa di antaranya jujur, toleransi, displin, hingga cinta tanah air.

Contoh ekstrakurikuler di sekolah (sumber: darulistiqomah.com)

"Usai belajar setengah hari, hendaknya para peserta didik (siswa) tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi mereka," kata Muhadjir. Dengan demikian, kemungkinan siswa ikut arus pergaulan negatif akan sangat kecil karena berada di bawah pengawasan sekolah. Misalnya, penyalahgunaan narkoba, tawuran, pergaulan bebas, dan sebagainya.

2. Pertimbangan lainnya adalah faktor hubungan antara orangtua dan anak. Biasanya siswa sudah bisa pulang pukul 1. Tidak dipungkiri, di daerah perkotaan, umumnya para orangtua bekerja hingga pukul 5 sore.  "Antara jam 1 sampai jam 5 kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab pada anak, karena sekolah juga sudah melepas, sementara keluarga belum ada," pungkas beliau menambahkan.

Hubungan orangtua dan anak. (sumber: tribunnews.com)

Kalau siswa tetap berada di sekolah, mereka bisa sambil menyelesaikan tugas sekolah sampai orangtuanya menjemput sepulang kerja. Setelahnya, siswa bisa pulang bersama orangtua, dan selanjutnya aman di bawah pengawasan orangtua.

3. Program ini dianggap dapat membantu guru untuk mendapatkan durasi jam mengajar sebanyak 24 jam/minggu. Ini merupakan salah satu syarat untuk lolos proses sertifikasi guru. "Guru yang mencari tambahan jam belajar di sekolah nanti akan mendapatkan tambahan jam itu dari program ini," tambahnya.

Kalau pada akhirnya diterapkan, dalam sepekan sekolah akan libur dua hari, yakni Sabtu dan Minggu. Sehingga, ini akan memberikan kesempatan bagi siswa bisa berkumpul lebih lama dengan keluarga. "Peran orangtua juga tetap penting. Di hari Sabtu dapat menjadi waktu keluarga. Dengan begitu, komunikasi antara orangtua dan anak tetap terjaga dan ikatan emosional juga tetap terjaga," ujar Muhadjir.

Menghabiskan waktu bersama keluarga (sumber: ngopy.com)

Agar program ini dapat berjalan lancar harus didukung dengan suasa lingkungan sekolah yang menyenangkan. Jadi, penerapannya adalah belajar formal sampai setengah hari, selebihnya diisi kegiatan ekstrakurikuler.

Namun, rencana ini juga menuai berbagai respon, baik pro maupun kontra. Sebagian pihak yang kurang setuju berargumen bahwa tingkat konsentrasi setiap anak berbeda-beda. Bisa dikatakan, jenjang SD masih tergolong anak-anak yang mudah bosan. Selain itu, jika dilihat dari segi fisik juga kurang baik untuk kesehatan. Siswa masih butuh istirahat yang cukup di rumah agar konsentrasi juga lebih maksimal.

Anak-anak sekolah di Indonesia (sumber: indonesiatimur.co)

Lalu, dari segi sosial dan geografis, daerah pelosok nampaknya belum cocok menjalankan konsep sekolah ini.Kebanyakan orangtua siswa bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh, dan sebagainya. Nah, orangtua pun membutuhkan anaknya untuk membantu mereka menyelesaikan pekerjaan sepulang sekolah. Misalnya bercocok tanam, menjahit, dan sebagainya. Membantu ini juga merupakan bagian dari pembentukan karakter dan meningkatkan kemampuan anak di rumah. Berbeda dengan orangtua di perkotaan yang sebagian besar adalah pekerja kantoran. Kemungkinan jarang bertemu dan berinteraksi dengan anak secara langsung akibat kesibukan sangat besar.

Salah satu contohnya adalah Purwakarta. Bupati setempat memiliki peraturan pendidikan berkarakter yang telah diintegrasikan dengan peraturan Desa Berbudaya. Oleh karena itu, pelajaran siswa di sekolah harus diaplikasikan oleh siswa di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Jika ada orangtua yang tidak mendorong anak mereka untuk mengikuti peraturan ini, maka diberikan sanksi, lho! Pemerintah daerah akan mencabut subsidi kesehatan dan pendidikan mereka. Wah, ketat juga ya peraturannya!

Kak Seto sebagai Ketua Dewan Pembina Komnas Anak turut mengemukakan pendapatnya. "Saya mendukung rencana tersebut selama tidak memasung hak anak, seperti hak bermain, hak beristirahat, dan hak berekreasi. Sebab, pada prinsipnya, sekolah harus ramah anak demi yang terbaik buat mereka," ujar pria yang khas dengan tatanan rambut dan kacamatanya itu. Menurut Kak Seto, sistem seperti ini tidak bisa dipaksakan untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Di beberapa sekolah yang telah menerapkan hal tersebut, banyak anak didik yang stres karena cara pengemasannya tidak ramah.

Selain itu, banyak juga yang meresahkan kesejahteraan guru swasta di Indonesia. Gaji masih jauh di bawah upah minimum. Bahkan karena hal tersebut, banyak yang bekerja sambilan demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, juga mengejar jam pelajaran ke sekolah-sekolah lain. Kalau full day school, otomatis guru juga ada di sekolah secara penuh. Berarti, harus ada perhatian khusus juga nih terkait penggajian untuk guru swasta.

Perhatian guru pada siswa. (sumber: prioritaspendidikan.com)

Well, konsep ini juga bergantung pada sarana dan prasarana pendukung ya. Seperti fasilitas sekolah dan regulasi lain yang bisa jadi pengokoh. Coba bayangkan kamu harus berlama-lama di sekolah yang fasilitasnya kurang memadai. Bukan karakter yang akan berkembang, namun jenuh bahkan stres yang didapat. Kebijakan ini harus bertahap, serta melibatkan seluruh pihak.

Sebelumnya, sudah ada beberapa negara yang menerapkan full day school. Justru konsep ini diusung oleh negara-negara maju lho, smart buddies! Ada Singapura, Korea Selatan, Cina, Jepang, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, dan Jerman.

Melihat respon masyarakat, Muhadjir menanggapi dengan positif. Justru hal ini membuktikan bahwa masyarakat bersikap kritis. Hingga kini, ide full day school ini masih dalam proses pengkajian. Juga, disosialisasikan di berbagai sekolah, mulai pusat hingga ke daerah-daerah sambil melihat respon masyarakat. Sekali lagi, ini baru gagasan yang dilemparkan ke masyarakat. Masukan dari masyarakat juga akan menyempurnakan program pendidikan yang akan beliau canangkan. Jika nanti ditemukan lebih banyak kelemahan, maka program ini tidak akan dijalankan. Mungkin jika dikemas dengan tepat dan ramah anak, konsep ini dapat berjalan dengan baik. Sarana menunjang, tenaga pendidik yang berkualitas dan sejahtera, serta tidak menyamaratakan seluruh jenjang dan geografis. Kemudian, kemajuan teknologi pendidikan pun dapat memaksimalkan fungsi untuk memajukan sekolah ke depannya. Kombinasi antara fasilitas dan sistem pendidikan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif. Dengan demikian, label full day tidak sebatas pada namanya saja. Namun dibuktikan dengan proses pendidikan yang dikelola sesuai tujuan dan amanah undang-undang.